Kartunet Kampanye Aksesibilitas tanpa Batas

Tuna Netra yg melewati trotoar yg sudah hilang keberadaannya

Di sekitar kita ketidakadilan terhadap warga penyandang disabilitas itu terlihat jelas, yaitu mengenai pelayanan fasilitas publik yang kurang memadai. Misalnya saja sarana transportasi umum bus kota atau kereta. Tidak ada akses khusus untuk mereka, banyak koridor-koridor bus kota atau peron stasiun-stasiun yang sengaja dibuat bertangga-tangga sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk menikmati fasilitas transportasi tersebut.

Padahal transportasi seperti bus kota dan kereta sangat ideal bagi mereka karena kondisi ruangannya yang luas, tidak seperti angkutan umum lainnya. Seringkali hal ini mengundang tatapan iba dari orang-orang di sekitarnya. 

Selain itu di tempat- tempat umum, seperti mall, hotel, tempat rekreasi, bahkan jalanan umum banyak yang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas toilet umum demikian juga, banyak pengusaha mall atau hotel bahkan rumah sakit tidak memperhatikan kebutuhan khusus para penyandang disabilitas.

Padahal kalau toilet dibuat khusus seperti di luar negeri, mereka melakukan aktifitas mereka dengan mudah. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 10 UU No 4 Tahun 1997 yang berbunyi

"Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan"

Selain itu diatur juga dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan serta Kepmen Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Penyandang cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Dalam Kepmen PU dan Kepmen Perhubungan disebutkan secara rinci bagaimana supaya bangunan, seperti jembatan penyeberangan, telepon umum, dan sektor transportasi, dapat diakses secara aman oleh para penyandang disabilitas. Kenyataannya, akses untuk mereka sangat minim bahkan nyaris tidak ada.

Selain itu pada penyediaan fasilitas pendidikan, umumnya penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk masuk ke sekolah umum. Penyandang disabilitas hanya bisa menempuh pendidikan di SLB yang sesungguhnya hanya tepat untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan kecerdasan

Kampanye Aksesibilitas Disabilitas

Dengan realitas-realitas sosial penyediaan fasilitas publik, warga negara dan organisasi penyandang disabilitas, pemerhati dan aktifis hak penyandang disabilitas harus masih bekerja keras melakukan kampanye untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi masyarakat disabilitas.

Dengan kondisi pemerintahan negara kita seperti sekarang ini, kampanye itu mau tidak mau harus.dilakukan secara simultan, serentak dan bersamaan, baik di tingkat pusat.maupun di daerah-daerah.

Di tingkat pusat, warga, organisasi dan para pendukung masyarakat penyandang disabilitas harus melakukan kampanye kepada pemerintah, agar pelayanan hak dan keadilan hukum bagi penyandang disabilitas.dimasukkan dalam peraturan.perundangan nasional.

Sebagai contoh dalam UU No. 33. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah perlu memasukkan pelayanan terhadap masayarakat disabilitas sebagai layanan wajib, seperti halnya layanan publik dan pendidikan. Dengan memasukkan sebagai layanan wajib, setiap daerah wajib memberikan layanan terhadap warga penyandang disabilitas. Jika keuangan daerah tidak memungkinkan, pemerintah pusat wajib memberikan lewat alokasi APBN.

Begitu pula di daerah-daerah warga, organisasi, dan pendukung masyarakat penyandang disabilitas harus melakukan kampanye dan advokasi kepada kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, dan kalangan DPRD-DPRD agar membuat Perda-perda mengenai pelayanan terhadap disabilitas, dan memasukkan layanan itu dalam alokasi program dan anggaran APBD.

Tanpa pemahaman dan persepsi yang benar, kepala-kepala daerah dan kalangan DPRD tidak mungkin terpikir memasukkan pelayanan disabilitas dalam program dan alokasi anggaran daerah. Dan tanpa mendapat alokasi program dan anggaran, tak mungkin masyarakat penyandang disabilitas mendapat pelayanan dan keadilan.

Tujuannya, mendekatkan dan mempercepat layanan terhadap masyarakat.

Itu menjadi tugas dan tantangan kita semua. Tanpa kepastian hukum, tak mungkin ada alokasi anggaran dan program untuk penyandang disabilitas.

Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kampanye aksesibilitas tanpa batas. Saya mengucapkan terimakasih kepada Kartunet dan XL telah memberi kepercayaan kepada blogger di Indonesi untuk mengkampanyekan aksesibilitas fasilitas publik untuk penyandang disabilitas di Indonesia.